About

Tentang Muhammad Sarmuji

Admin Muhammad Sarmuji

Muhammad Sarmuji, SE, M.Si

Anggota DPR RI 2014-2019, Fraksi Partai
DAPIL Jawa Timur VI
(Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri)
Komisi IX – Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran DPR RI

Latar Belakang

Muhammad Sarmuji berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) setelah memperoleh 57.586 suara.  Sarmuji adalah salah satu anggota DPR RI terpilih dari latar belakang menjadi Staf Ahli DPR-RI sebelumnya. 

Pada April 2015 Sarmuji mutasi komisi.  Sebelumnya Sarmuji duduk di Komisi VI yang membidangi investasi, perdagangan, perindustrian, BUMN dan koperasi.  April 2015 Sarmuji bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Januari 2016, Sarmuji bertugas di Komisi XI DPR-RI dan Banggar DPR-RI.

Pendidikan

S1, Universitas Jember, Jember (2000)
S2, Universitas Indonesia, Jakarta (2005)

Perjalanan Politik

Sarmuji adalah seorang kader muda dari Partai Golkar. Sarmuji memulai perjalanan politiknya dengan menjadi anggota dari organisasi sayap Partai Golkar yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Sarmuji sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal AMPI dari 2003-2008 dan menjadi Sekretaris Jendral DPP AMPG dari 2010. Sebelumnya Sarmuji adalah Staf Ahli DPR-RI.

Sikap Politik

UU Desa

Pada 10 Februari 2015 Sarmuji menilai aparat desa, terutama di Indonesia bagian timur, banyak yang belum siap menjalankan UU Desa.  [sumber]

Tanggapan

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Sarmuji menyampaikan bahwa banyak daerah dan provinsi yang tidak mengikuti PP 78 karena ada masalah dalam pembuatannya. Menurutnya, Menakertrans telah mengambil alih hal yang tidak perlu diambil alih terkait dengan PP 78 ini. Sarmuji menilai bahwa upah buruh bukanlah satu-satunya yang menghambat kemajuan industri, tetapi memang upah pekerja inilah yang mudah dimodifikasi kebijakannya. Sarmuji meminta agar pekerja jangan dijadikan korban. Sarmuji juga menanyakan apakah pada saat inflasi tidak lagi 20 persen, formula pengupahan pada PP 78 akan tetap berlaku. Oleh karena itu, Sarmuji setuju untuk mendiskusikan kembali PP 78.

Terakhir, Sarmuji menambahkan bahwa menurutnya kondisi di lapangan, para TKI masih memprihatinkan masalah keselamatannya.  

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Sarmuji setuju bila RUU Pengawasan Obat dan Makanan masuk ke RUU Prolegnas 2016. Menurut Sarmuji, BPOM harus ada keterkaitan atau kerjasama dengan lembaga dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawasi jenis makanan lainnya, seperti buah-buahan dan ikan.  

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

Pada 8 Juni 2015 - Sarmuji mengatakan bahwa kondisi makanan saat ini sangat membahayakan apalagi bahan makanan yang dibeli di pasar tradisional. Apakah tidak memungkinkan bagi zat-zat berbahaya tersebut untuk diberi rasa yang tidak memungkinkan untuk dimakan. Misalnya formalin diberi rasa pahit sehingga orang tidak bisa menggunakannya. Terkait penganggaran dari BPOM, menurut Sarmuji yang dipaparkan belum mencerminkan visi BPOM sendiri.

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2016

Pada 3 Juni 2015 - Sarmuji menyampaikan pendapat bahwa tidak hanya TKI yang diberikan edukasi mengenai pengolahan pendapatan, tetapi keluarga TKI juga perlu diberikan edukasi karena masih ditemukan beberapa TKI yang mengirim uang untuk sektor motor mahal yang terjadi di Blitar. Hal tersebut merupakan salah satu contoh cara pandang TKI yang kurang bagus mengenai uang yang didapat, sehingga keluarga TKI harus diberi pemahaman untuk menggunakan uang secara produktif. Dan terkait pemberdayaan Sarmuji menyarankan agar tidak hanya purna TKI yang penting untuk diberdayakan, tetapi penempatan TKI dan pemberian pemahaman kepada keluarga TKI juga penting.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 23 April 2015 - Sarmuji minta kepada KemenBUMN agar ada penjelasan ke masyarakat bahwa right issue Waskita bukanlah menjual asset negara.

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015 - Berdasarkan pemaparan dari PIHC, Sarmuji mengatakan bahwa masa depan PIHC suram karena harga yang terlalu tinggi. Oleh karena itu Sarmuji menanyakan kebijakan yang bisa dilakukan oleh DPR untuk mengatasi permasalahan PIHC.

Sehubungan dengan permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan, Sarmuji menanyakan langkah langkah yang telah dilakukan PIHC untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sarmuji mengatakan tidak setuju dengan impor pupuk, ia mewajibkan PIHC harus mencari solusi defisit pupuk selain impor.  

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Sehubungan dengan Bahan Bakar Nabati (BBN), dalam kunjungannya ke pabrik Bio Ethanol menurut pengamatan Sarmuji Pertamina hanya menyerap BBN seperseribu dari hasilnya saja.  Sehubungan dengan Blok Mahakam, Sarmuji memberikan dukungan penuh kepada Pertamina.

Sehubungan dengan Open Access pipa PGN, menurut Sarmuji program tersebut diteruskan saja. Sarmuji minta klarifikasi kepada Direktur Utama PGN sudah berapa persen pipa-pipa PGN sekarang dan apa hambatan-hambatan PGN untuk realisasi target utk memasok gas untuk seluruh Indonesia

Kinerja Perum Perhutani

1 April 2015 - Sarmuji apresiasi Perhutani yang punya pabrik plywood dekat Dapilnya di Kediri. Menurut Sarmuji Perhutani harus lebih aktif bikin unit olah agar ekspornya bukan bahan baku tapi hasil olahan kayu. Sarmuji menilai pendapatan Perhutani terbantu nilai kayu secara global lagi tinggi. Sarmuji prihatin kalau nilai kayu anjlok suatu saat dan berharap Perhutani sudah siap-siap.

Anggaran Desa, Transfer Daerah, Dana Alokasi Umum & Dana Alokasi Khusus

10 Februari 2015 - Sarmuji menilai aparat desa, terutama di Indonesia bagian timur, banyak yang belum siap menjalankan UU Desa.  

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Sarmuji saran agar KemenBUMN memperkuat kriteria dari BUMN calon penerima bantuan PMN.  Sehubungan dengan itu, Sarmuji meminta ke MenBUMN detil sasaran pemakaian dari dana PMN dan kemampuan BUMN tersebut dalam mendapatkan pinjaman bank (leverage).  

Source: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7a7